Legalisasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi, dan Upaya Edukasi


pamflet 2

Minggu, 21 September 2014 besok, Komunitas Remaja SmartWithIslam (Smarter’s) MHTI Yogyakarta akan mengupas kaitan antara cinta dan kesehatan reproduksi. Acara talkshow ini menjadi upaya edukasi pada masyarakat terutama kalangan remajanya tentang pelegalan aborsi setelah disahkannya PP. No 61 tahun 2014. Pengantar tentang pro kontra legalisasi aborsi bisa dibaca pada tulisan di bawah ini.

Pada 21 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan PP No. 61 / 2014 tentang kesehatan reproduksi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP ini kemudian dikenal luas oleh publik sebagai ”PP Aborsi” karena memuat pasal yang memperbolehkan tindakan aborsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada PP No. 61/2014 Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi, Pasal 31 (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan : a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pasal yang terkait dengan hal ini adalah pasal 32 – pasal 39.

Menurut Menteri Kesehatan ( Menkes ) Nafsiah Mboi, semangat dari PP tersebut adalah melindungi kesehatan reproduksi sebagai hak dasar perempuan yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pelegalan aborsi untuk perempuan korban pemerkosaan karena pemerintah sering mendapat informasi bahwa korban memiliki trauma yang cukup panjang, masih di bawah umur dan mereka tidak siap untuk punya anak. Menurutnya, perempuan yang menjadi korban perkosaan harus menanggung beban psikologis dan material karena melahirkan anak yang seumur hidup dibenci dan pandangan tidak adil dari masyarakat yang menganggap sebagai pelacur atau diceraikan suaminya.

Melalui siaran pers di Jakarta, Senin (18/8), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Reproduksi merupakan wadah kesehatan reproduksi perempuan. Linda menjelaskan bahwa aborsi bukan berarti bisa dilakukan begitu saja tapi dengan memperhatikan kesehatan ibu hamil. Bagi perempuan hamil korban perkosaan tentu mengalami trauma sangat berat sehingga perlu disiapkan aturannya. Keputusan melalui proses dari tim medis dan pihak terkait serta menghitung usia kehamilan akan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Pro Kontra Terkait PP No.16 / 2014

            Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah memancing pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama pada pasal tentang kebolehan aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan selain mereka yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis. Ini karena sejak awal masyarakat telah menolak peluang legalisasi aborsi pada beberapa regulasi yang ada.

Salah satu yang sepakat terhadap keberadaan PP ini yaitu pengamat kriminologi Universitas Padjajaran, Yesmil Anwar. Menurut Yesmil, PP ini justru menguntungkan karena lebih melindungi perempuan dan mencegah PP ini akan menyebabkan perempuan kembali ke dukun dengan sembarangan proses aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa. Dukungan juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa legalisasi aborsi yang termuat dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan HAM. Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila menjelaskan, konsep HAM hanya mengatur hak hidup, dan hak hidup tidak bisa digantikan. menurut Laila, PP Kesehatan Reproduksi memberikan pengecualian untuk pertimbangan indikasi medis dan korban perkosaan, di mana perempuan sendiri menjadi korban dan hal itu tidak melanggar HAM.

Komnas Perempuan menilai bahwa PP No. 61/2014 sudah tepat. Wakil Ketua Komnas Perempuan Desi Murdjiana menyatakan persetujuannya dengan pertimbangan lebih pada trauma yang dialami korban perkosaan akan berganda ketika mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Desi, dengan adanya PP itu, negara melakukan langkah tepat karena telah membolehkan perempuan yang diperkosa dapat menggugurkan kandungannya., apalagi perkosaan tidak bisa digolongkan dengan masalah sosial biasa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mendukung penerapan aborsi untuk para korban kasus perkosaan dengan dalih aborsi merupakan hak yang dimiliki oleh korban. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menambahkan penerapan aborsi harus pula diikuti dengan mempertimbangkan ajaran agama korban perkosaan. Jika korban beragama Islam, maka hendaknya korban mengikuti arahan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penerapan aborsi ini tapi keputusan untuk melakukan aborsi tetap berada di tangan korban perkosaan, kemudian perlu ada pembuktian hukum kuat bagi pihak yang melakukan aborsi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan PP tersebut sudah sesuai dengan fatwa MUI pada 2005 yang membolehkan aborsi dengan syarat janin belum memiliki roh dan jiwa atau sebelum 40 hari dan hanya dilakukan atas alasan darurat medis atau hamil akibat pemerkosaan karena ini mengancam keselamatan jiwa si ibu dari sisi psikis.

Adapun kalangan yang tidak sepakat terhadap PP ini antara lain Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ). IDI menolak aborsi akibat perkosaan. Wakil Sekjen III Pengurus Besar IDI  Prasetyo Widhi mengatakan, meskipun dalam PP itu disebutkan aborsi akibat perkosaan dilegalkan dengan syarat kehamilan tersebut belum 40 hari, IDI tidak akan menggunakan pasal tersebut karena dokter dalam IDI hanya akan melakukan aborsi karena indikasi medis yakni kehamilan membahayakan jiwa ibu dan janin. Prasetyo menambahkan tidak akan melakukan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, karena hasil perkosaan bukan domain dokter tapi masuk persoalan hukum. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Zaenal Abidin, menguatkan bahwa tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan Sumpah Dokter dan kode Etik Kedokteran. Zaenal justru mempertanyakan apakah ada jaminan dokter tidak akan dipidana jika melakukan aborsi dan apakah aborsi merupakan solusi terbaik untuk kasus pemerkosaan atau akan menimbulkan masalah sosial dan moral baru yang lebih besar.

PP ini juga ditentang oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti menjelaskan, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 telah menjamin keselamatan anak sedari di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Maria mengatakan tidak menemukan unsur yang cukup layak untuk membenarkan penghilangan nyawa terhadap seorang anak hanya karena dikandung akibat pemerkosaan. Sebab sejak keberadaanya di dalam kandungan terdeteksi, seorang anak memiliki hak hidup yang diatur oleh undang-undang. Gangguan mental korban pemerkosaan, bisa diantisipasi dengan terapi atau rehabilitasi mental agar si korban siap menerima keberadaan bayi yang dilahirkan. Dari sudut pandang hukum, pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rusli Muhammad bahkan melihat PP Aborsi sebagai penyulut adanya kejahatan baru ketika peraturan tersebut ditetapkan. Rusli berpendapat bahwa ini faktor kriminogen, peraturan yang dimaksudkan untuk perlindungan, tapi nantinya justru menciptakan kejahatan baru. Efek yang akan disebabkan oleh peraturan tersebut ialah para wanita justru mencari cara agar diri seakan diperkosa dan melakukan aborsi, padahal kehamilan itu didasarkan kepada hubungan gelap. Apalagi dengan batas 40 hari yang diperbolehkan melakukan aborsi, dokter yang melakukan tidak akan mungkin memaksa untuk meminta surat keterangan kepolisian terkait korban perkosaan. Karena, biasanya butuh proses yang panjang (lebih dari 40 hari) untuk menetapkan seseorang diperkosa (pemberkasan). Menurut Rusli, aborsi pada intinya perbuatan yang terlarang, masuk ke dalam perbuatan pembunuhan, dan tidak ada alasan untuk membolehkan.

Muslimat NU juga tidak sepakat dengan pasal legalisasi aborsi terhadap kehamilan karena perkosaan. Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan jika PP ini rawan diselewengkan dan akan memicu pergaulan bebas. Menurut Khofifah, tanpa adanya PP tersebut pun, praktik aborsi sudah begitu marak, termasuk yang dilakukan oleh dukun-dukun kandungan. Khofifah meminta pemerintah segera meninjau ulang peraturan tersebut. Senada dengan Muslimat NU, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Perempuan, Tutty Alawiyah mengaku terkejut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 karena melegalkan aborsi bagi korban pemerkosaan. Tutty menegaskan, PP itu tidak boleh diperluas, disosialisasikan atau diumumkan sehingga orang yang tidak bertanggung jawab bisa berbuat apa saja. Lebih tegas, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruquthni meminta agar PP aborsi harus dibatalkan karena telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di kalangan masyarakat, menghindarkan sebagian masyarakat bahkan tenaga medis yang cenderung pragmatis dan bahkan menyimpang, dan mencegah.praktik aborsi menggejala terutama di kalangan remaja yang semakin banyak melakukan seks bebas. Imam menilai PP legalisasi aborsi sebagai kebablasan yang bisa dimanfaatkan untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki padahal membunuh anak (janin) jelas dilarang dalam agama manapun.

Motif Liberal Di Balik Pengesahan PP No. 61 / 2014

            Meski menuai pertentangan dari berbagai kalangan masyarakat, Menkes Nafsiyah Mboi meyakini bahwa PP tersebut tetap dapat dijalankan. Menkes menegaskan bahwa ini bukan PP aborsi tapi PP kesehatan reproduksi dimana baik UU tentang Kesehatan dan PP ini mengatakan aborsi dilarang kecuali untuk dua keadaan : gawat darurat medik dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Anung Sugihantono, penolakan tersebut disebabkan adanya mispersepsi di tengah masyarakat. Selanjutnya Kemenkes akan meluaskan sosialisasi PP tersebut dan sedang menyiapkan sejumlah peraturan tambahan untuk melengkapinya. Melalui peraturan-peraturan turunan, diharapkan masyarakat mendapat pemahaman yang komprehensif soal kesehatan reproduksi termasuk menyangkut isu aborsi yang menjadi polemik. Setidaknya ada lima Peraturan Menteri yang dibutuhkan untuk operasionalisasi PP Kesehatan Reproduksi termasuk Kemendikbud juga akan menyusun peraturan untuk memasukkan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum.

Jika kita cermati, sejatinya konsep Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang dimaksud dalam UU Kesehatan maupun PP ini bukanlah demi kebaikan kondisi kesehatan fisik dan mental kaum perempuan. Kespro adalah konsep menyesatkan pesanan lembaga-lembaga internasional (WHO, UNFPA) agar terwujud liberalisasi seksual di negeri-negeri muslim. Dibalut propaganda hak atas organ reproduksi setiap perempuan, Kespro mendorong pada makin merebaknya seks bebas, penyimpangan seksual seperti LGBT, legalisasi aborsi dalam kondisi apapun dan menghancuran tata nilai agama bahkan mengantarkan pada lost generation. Sejatinya konsep Kespro adalah program kontrol populasi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di negeri-negeri muslim.

Legalisasi aborsi bukanlah sekedar masalah kesehatan reproduksi lokal Indonesia, tapi merupakan salah satu pemaksaan gaya hidup kapitalis sekuler yang selalu dipropagandakan negara-negara kafir Barat terutama Amerika Serikat, melalui badan-badan dunia seperti PBB. Jadi legalisasi aborsi bukan inisiatif murni pihak-pihak yang pro aborsi, melainkan menjadi agenda global Barat untuk mensekulerkan umat Islam di seluruh dunia. Fakta membuktikan bahwa isu legalisasi aborsi telah menjadi isu global yang diserukan lembaga-lembaga internasional kepada pemerintah di setiap negara. Serangkaian konvensi internasional mengenai jaminan hak atas kesehatan reproduksi telah ditandatangani pemerintah Indonesia, yang hasilnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Juga terdapat kesepakatan ICPD (International Conference on Population and Development) di Kairo, Mesir, tahun 1994, yang menyepakati visi 20 tahun untuk membina keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan, dan upaya-upaya pembangunan terkait lainnya.

Oleh sebab itu, pemerintah di setiap negara di bawah badan dunia PBB diharapkan (baca:dipaksa) untuk melaksanakan rencana tersebut dalam skala kebijakan nasionalnya masing-masing. Juga terdapat kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari anggota Gerakan Negara Non Blok (GNB) menandatangani ‘Beijing Message’ pada Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995.GNB menyatakan akan melakukan berbagai aksi untuk menyetarakan pria dan perempuan dalam kerangka hak asasi dan menghapus segala bentuk diskriminasi, memperbaiki kondisi ekonomi, dan keadilan sosial, serta membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap kesempatan. (Kompas, 4/9/1995, “Pesan Beijing dari GNB”)

Jelaslah bahwa legalisasi aborsi sesungguhnya adalah bagian dari upaya global Barat agar umat Islam mengikuti ideologi kapitalisme sekuler. Maka upaya legalisasi aborsi itu harus dicegah dan dihancurkan, karena akan sangat berbahaya bagi umat Islam. Umat Islam akan semakin didominasi dan dicengkeram oleh ideologi kapitalisme yang kufur. Padahal Islam telah mengharamkan umatnya untuk memberi jalan apa saja kepada kaum kafir untuk mendominasi umat Islam, termasuk jalan berupa UU yang menghalalkan aborsi. Allah SWT berfirman (artinya) :

‘Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.’ (QS An-Nisaa` [4] : 141)

Legalisasi Aborsi Bukan Solusi

Kekhawatiran berbagai pihak terhadap PP No. 61 / 2014 ini sangat beralasan karena fakta lapangan menunjukkan bahwa praktek aborsi yang tercatat dari hari ke hari terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2011 ada 86 kasus dan meningkat menjadi 121 kasus pada tahun 2012, dimana pelaku aborsi tersebut adalah anak usia di bawah 18 tahun sebagai akibat gaul bebas yang menjadi life style remaja saat ini ( www.tempo.com., 31/1/2013 ). Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa dari 2,4 juta aborsi pada tahun 2012, dilakukan remaja usia pra nikah atau tahap SMP dan SMA. Apabila PP ini benar – benar diberlakukan maka kasus aborsi sangat dimungkinkan meningkat lagi.

Sangat disayangkan bila ada pihak-pihak yang melihat kebolehan aborsi bagi korban perkosaan di sini dari aspek normatif saja. Bahwa aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari usia kehamilan dibolehkan menurut fiqh Islam. Namun semestinya memiliki kepekaan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang sudah didominasi gaya hidup serba bebas sebagaimana saat ini, PP ini memungkinkan disalahgunakan oleh pelaku perzinaan untuk melegalkan aborsi hasil kemaksiatannya. Dengan PP ini juga memberi peluang Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) lainnya—hasil perzinaan, gagal KB, kehamilan yang dianggap menghambat karir dan kerja—untuk menuntut legalisasi aborsi sebagaimana sudah terjadi di negara-negara liberal lain.

Bila bersungguh-sungguh mewujudkan konsep Kespro demi melindungi perempuan, maka untuk kasus perkosaan semestinya pemerintah tidak menerbitkan regulasi untuk memberi hak aborsi, meski pada batas usia kehamilan yang dibolehkan fiqh. Lebih penting adalah melakukan penegakan hukum tegas bagi pelaku perkosaan dan memberikan bantuan mental recovery untuk korban. Sementara saat ini pemerkosa masih bisa bebas atau tidak jera karena hukuman yang ringan. Pemerintah juga gagal melindungi perempuan agar tidak menjadi korban perkosaan berikutnya. Sebab, minuman keras dilegalkan untuk diproduksi bahkan gampang didapat, padahal seringkali miras inilah yang memicu tindak kekerasan seksual/perkosaan. Belum lagi merajalelanya media porno, perempuan mengumbar aurat dan lain-lain yang mendorong merajalelanya perkosaan. Bukankah kaum perempuan berhak dilindungi dengan dihapuskannya seluruh faktor pemicu tindak perkosaan? Dengan demikian, melegalkan aborsi jelas bukan solusi.

2 thoughts on “Legalisasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi, dan Upaya Edukasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s